MASIGNASUKAv102
6510051498749449419

Kebijakan Wajib Ma'had 2024 di UIN Walisongo Semarang: Antara Harapan dan Realitas Ekonomi Mahasiswa

 Kebijakan Wajib Ma'had 2024 di UIN Walisongo Semarang: Antara Harapan dan Realitas Ekonomi Mahasiswa
Add Comments
Senin, 29 Juli 2024


Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang tengah menjadi topik pembicaraan hangat. Perbincangan ini berkaitan dengan kebijakan wajib Ma'had bagi mahasiswa baru tahun 2024. Program wajib Ma'had tersebut memiliki tujuan yang positif, yaitu untuk mendidik dan memberikan pemahaman agama yang lebih mendalam kepada mahasiswa sebagai dasar dalam menimba ilmu pengetahuan.

Berkaitan dengan Program Ma'had yang diwajibkan kepada mahasiswa baru, program ini menarik perhatian masyarakat. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Rektor UIN Walisongo Semarang nomor 429 tahun 2024. Dalam SK tersebut, terdapat rincian biaya yang harus dibayarkan, dimana jumlahnya cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mahasiswa baru Tahun 2024 diwajibkan membayar biaya asrama sebesar Rp. 2.000.000 dan biaya catering sebesar Rp. 1.995.000.

Meskipun ada pilihan untuk membayar secara angsuran dengan 2 kali pembayaran, biaya Ma'had tahun ini jauh lebih tinggi daripada biaya Ma'had pada tahun sebelumnya, yaitu periode 2022 dan 2023. Pada tahun sebelumnya, mahasiswa dikenakan biaya sebesar Rp. 6.000.000 per tahun, yang berarti biaya Ma'had sebelumnya sekitar Rp. 3.000.000 per semester. Namun, pada tahun 2024 ini, biaya Ma'had meningkat menjadi lebih mahal dari sebelumnya.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, keputusan untuk menaikkan biaya program mahad di UIN Walisongo telah menimbulkan beban yang lebih besar bagi mahasiswa baru. Meskipun seharusnya belajar dari pengalaman sebelumnya, UIN Walisongo justru memilih untuk meningkatkan biaya program mahad dengan durasi yang lebih singkat. Terlebih pembayaran program ma’had bersamaan dengan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Hal ini dianggap tidak relevan karena PTKIN seharusnya menjadi pilihan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mengakses pendidikan tinggi. Namun, biaya yang tinggi justru membuat banyak calon mahasiswa memutuskan untuk tidak melanjutkan pendaftaran ke universitas. Dari sudut pandang lain, Ma'had juga dianggap dapat memberatkan mahasiswa baru. Dimana seharusnya program Ma'had ini dapat membantu mahasiswa kurang mampu untuk membiayai kebutuhan hidup yang lebih terjangkau, Program Ma'had justru menjadi momok dan beban bagi mahasiswa baru.

Program Ma'had ini seharusnya mempertimbangkan berbagai tingkat ekonomi mahasiswa. Pada Realitanya, Banyak mahasiswa dari kalangan menengah ke bawah harus bekerja paruh waktu untuk membiayai hidup atau bahkan biaya kuliah mereka sendiri. Kewajiban Ma'had ini dapat merugikan banyak pihak di sekitarnya, terutama pondok pesantren dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di sekitar kampus yang akan mengalami penurunan. Hal ini dapat mempengaruhi pendaftaran pondok dan daya beli mahasiswa terhadap UMKM masyarakat sekitar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dianggap perlu untuk meninjau ulang kebijakan terkait program ma'had. Hal ini bertujuan agar program ma'had dapat berjalan dengan efektif dan menjadi solusi bagi mahasiswa baru di masa mendatang. Selain itu, program ma'had juga dapat menjadi program unggulan yang menarik bagi calon mahasiswa baru.

Penulis : Muhammad Fatkhurrokhman (Koordinator Biro Kajian dan Rumah Ide)

Editor : Fikri Haikal